Kantor Urusan Agama

Alamat Telepon
Jl. Brigjen Katamso No.8 Pulo Lor Kec. Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur 61419 (0321) 862854
Kantor Urusan Agama
Hari Kerja Jam Buka Jam Tutup
Senin 08.00 13.00
Selasa 08.00 13.00
Rabu 08.00 13.00
Kamis 08.00 13.00
Jumat 08.00 13.00
Sabtu Libur Libur
Minggu Libur Libur

Sejarah

A. SEJARAH UMUM KEMENTERIAN AGAMA

Bangsa Indonesia adalah bangsa  yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di Lingkungan Masyarakat terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan, semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu  asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan.

Secara historis benang merah nafas keagamaan tersebut dapat ditelusuri sejak abad V Masehi, dengan berdirinya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di Kalimantan melekat pada kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, antara lain kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Purnawarman di Jawa Tengah.

Pada abad VIII corak agama Bundha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Srilanka, Thailand dan India. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, candi Borobudur dibangun sebagai lambang kejayaan agama Budha. Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga membangun sekolah tinggi agama Budha di Palembang yang menjadi pusat studi agama Budha se-Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam agama Budha lebih dahulu beberapa tahun membekali pengetahuan awal di Palembang sebelum melanjutkannya di India.

Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki Indonesia sejak abad VII melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang dengan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang dijazirah Arab. Agama Islam tersiar secara hampir merata di seluruh kepulauan nusantara seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Demak, Pajang dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, kerajaan Tidore dan ternate  di Maluku, kerajaan banjar di Kalimantan, dan lain-lain. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda banyakm raja dan kalangan bangsawan yang bangkit menentang penjajah. Mereka tercatat sebagai pahlawan bangsa, seperti sultan Iskandar Muda, teuku Cik Diro, Teuku Umar, Cut Nyak dien, Panglima Polim, Sultan Agung Mataram , Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, sultan Agung Tirtayasa, sultan Hasanuddin, Sultan Goa, Sultan Ternate, Pangeran Antasari, dan Lain-lain.

Pola pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut diatas pada umumnya selalu memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

  • Fungsi pemerintahan umum, hal ini cermin pada gelar “ Sampean Dalem Hingkang Sinuhun” sebagai pelaksana fungsi pemerintahan umum.
  • Fungsi pemimpin keagamaan tercermin pada gelar “Sayidin Panatagama khalifatullah”.
  • Fungsi keamanan dan pertahanan, tercermin dalam gelar raja “Senopati Hing Ngalogo”. Pada masa penjajahan Belanda sejak abad XVI sampai pertengahan abad XX pemerintahan Hindia Belanda juga “mengatur” pelayanan kehidupan beragama. Tentu saja “pelayanan” keagamaan tersebut tak terlepas dari kepentingan strategi kolonialisme Belanda, Dr. C. Snuck Hurgronye, seorang penasehat pemerintahan Hindia Belanda dalam bukunya “Nederland en de Islam” (Brill, Leiden 1911) menyarankan sebagai berikut :

    “Sesungguhnya menurut prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah dalam bidang agama adalah salah, namun jangan di lupakan bahwa dalam sistem (tata negara) Islam terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan agama yang bagi suatu pemerintahan yang bai, sama sekali tidak boleh lalai untuk mengaturnya.” Pokok-pokok kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda Di bidang agama adalah sebagai berikut:

  1. Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi agama dan gereja, tetapi harus ada izin bagi guru agama, pendeta dan petugas misi/ zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu.
  2. Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama nasrani, semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan perigawasannya kepada para raja, bupati dan kepala bumiputera lainnya.

Berdasarkan kebijaksaan tersebut, pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan oleh beberapa instansi di pusat yaitu :

  1. Soal peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani menjadi wewenang Departement van Onderwijs en Eerediest (Departemen Pengajaran dan Ibadah).
  2. Soal pengangkatan pejabat agma penduduk pribumi, soal perkawinan, kemasjidan, haji, dan lain-lain, menjadi urusan Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri).
  3. Soal Mahkamah Islam Tinggi atau Hofd voor Islamietische Zaken menjadi wewenang Departement van Justitie (Departemen Kehakiman). Pada masa penjajahan jepang kondisi tersebut pada dasarnya tidak berubah. Pemerintah Jepang membentuk Shumubu, yaitu kantor agama pusat yang berfungsi sama dengan Kantoor voor Islamietische Zaken dan mendirikan Shumuka, kantor agama karesidenan, dengan menempatkan tokoh pergerakan islam sebagai pemimpin kantor. Penempatan tokoh pergerakan Islam tersebut merupakan tokoh pergerakan Islam sebagai pemimpin kantor. Penempatan tokoh pergerakan Islam tersebut merupakan strategi jepang untuk menarik simpati umat Islam agar mendukung cita-cita persemakmuran Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.

Secara Filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurut dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuda agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Departement Agama pada 3 Januari 1949, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut diatas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1,dan 2:

  1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
  2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendudukan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

Kabupaten Jombang berdiri sendiri memisahkan dari Kabupaten Mojokerto pada thun 1910, dimana pada waktu itu Kabupaten Mojokerto dibawah pemerintahan Bupati R.A. Ario Kromodjojo Adinegoro. Sebagai bupati Jombang pertama adalah R.A.A Soeraadiningrat, yang sebelumnya menjadi Adipati Sedayu tahun 1889-1910.

Pada tahun 1972 ditemukan sebuah laporan bupati Mojokerto R.A Ario Kromodjojo Adinegoro, kepada asisten Residen Jombang tanggal 25 januari 1898 mengenai keadaan Trowulan (suatu Onderdistrict Afdeeling Jombang) pada tahun 1880. dengan demikian, kegiatan pemerintahan di Jombang sebenarnya tidak dimulai dari berdirinya Kabupaten Jombang yaitu tahun 1910 tersebut. melainkan bahkan sebelum 1898. pada saat itu Trowulan sudah menjadi Onderdistrict Afdeeling Jombang, walaupun Kabupaten Jombang masih menjadi satu kabupaten dengan Mojokerto.

Pembentukan  kabupaten Jombang sebagai daerah otonom bersama 29 ( dua puluh sembilan ) Kabupaten lainnya di jawa timur diawali dengan penerbitan undang-undang nomor 2 tahun 1950 tentang pembentukan propinsi jawa timur. Kemudian pembentukan propinsi Jawa Timur ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat dengan pembentukan kabupaten yang ada diwilayah  Jawa Timur yang dituangkan dalam undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Timur.

Sudah barang tentu sejak adanya kegiatan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas maka seluruh aspek kepentingan di masyarakat akan diatur oleh pemerintah pada saat itu, termasuk urusan keagamaan bagi masyarakat Jombang. Namun dengan diproklamirkannya Republik Indonesia tahun 1945 maka secara de facto maupun de jure segala kegiatan kepemerintahaan beralih menjadi pemerintahan republik ini. Dengan demikian urusan agama bermetamorfose menjadi sebuah Departemen Agama.

Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar  lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi pancasila dan UUD 1945. ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1 dan 2.

Khususnya di Kabupaten Jombang, maka urusan kepemerintahan dibidang agama tentu setelah adanya pembentukan kabupaten Jombang Dengan diterbitkanya UU No. 2 tahun 1950. menurut pengamatan penulis mulai masa pemerintahan tersebut instansi ini merupakan jawatan Agama yang secara terus menerus mengalami perubahan nama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :

  • Inspeksi Urusan Agama / Insura, sedang bidang kependidikan yaitu
    Inspeksi Pendidikan Agama  / Inspendag. Kemudian berubah nama menjadi,
  • Dinas Urusan Agama / Dinura, untuk bidang kependidikan yaitu
    Dinas Pendidikan Agama  / Dipenda dan kemudian berubah lagi,
  • Kantor Pendidikan Agama / Kapendag, dan terakhir berubah menjadi
    Kantor Departemen Agama / Kandepag  sampai dengan sekarang.

Arsip

Kategori

  • Tak ada kategori

Tambahkan Widget

Silahkan tambahkan Widget untuk ditampilkan di bagian ini. Login dan tambahkan Widget di

Dasbor > Tampilan > Widget

Tambahkan Widget

Silahkan tambahkan Widget untuk ditampilkan di bagian ini. Login dan tambahkan Widget di

Dasbor > Tampilan > Widget